Jakarta - Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah menetapkan 245 proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Perpres 58 Tahun 2017.

Dari 245 PSN tersebut, 151 diantaranya merupakan proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dari jumlah tersebut sebanyak 4 proyek sudah selesai pembangunannya, yakni Bendungan Teritip dan tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau, Wini dan Aruk.

Kemudian, sebanyak 97 proyek dalam tahap konstruksi seperti Bendungan Gondang, Karian, Lolak, Jalan Tol Elevated Cikampek II, Tol Becakayu, dan SPAM Umbulan.

Sementara itu 50 proyek lainnya masih dalam tahap persiapan maupun tahap lelang, seperti Bendungan Pamukkulu di Sulsel, Tigadihadji di Lampung, bendungan Bener di Jateng, dan bendungan Temef di NTT, lalu ruas Tol Cikampek II sisi selatan, Cilacap-Yogya, dan Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru.

"Salah satu syarat sebagai PSN, proyek tersebut harus sudah dimulai konstruksinya tahun 2018. Bila tidak, akan dikeluarkan dari daftar PSN. Ada 151 PSN yang menjadi tanggung jawab kita semua,"jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Rabu (30/8/2017).

Sebagian PSN lainnya sudah selesai namun tidak masuk dalam lingkup Perpres 58/2017 antara lain 6 bendungan (Rajui, Bajulmati, Nipah, Payaseunara, Titab, dan Jatigede), 4 PLBN (Skouw, Motaain, Motamasin dan Entikong) dan Jalan Tol Gempol-Pandaan.

Basuki juga menginstruksikan agar dilakukan pengalihan alokasi anggaran proyek infrastruktur yang belum lelang tahun 2017 untuk menambah pendanaan proyek infrastruktur yang dibiayai secara tahun jamak (multi years) sehingga mempercepat penyelesaiannya, sekaligus mengurangi kebutuhan pendanaan proyek tersebut pada tahun 2018.

Disamping memacu kerja Kementerian PUPR, Basuki meminta kepada pegawai Kementerian PUPR untuk menjauhi narkoba dan perilaku koruptif.

"Semua harus mawas diri, kita perkuat iman kita untuk tidak berbuat tercela. Kita bekerja adalah sebagai ibadah dan untuk keluarga. Ingat itu," kata Basuki.

Basuki menambahkan agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya cepat tapi juga berkualitas. Selain itu semua Satker dan PPK harus benar-benar memperhatikan tertib waktu, tertib biaya, tertib administrasi dan tertib mutu.

"Pekerjaan harus cepat selesai, progres penyerapan keuangan juga baik, dan semua pelaksana selamat," tandasnya.

Author 0 1166

PRASS

Author's archive