iNRADIO - Himpunan Pelajar dan Mahasiswa (HIPMA) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tegas menolak atas rekomendasi Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), yang meminta kenaikan gaji dan tunjangan. Tak hanya itu saja, HIPMA juga meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk bersikap sama dengan pihaknya menolak rekomendasi dari ADKASI terssebut. Pasalnya,  Kesejahteraan rakyat lebih utama, namun kesejahteraan anggota DPRD sudah cukup memadai.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik, Ahmad Risal Bakri melalui Juru Bicara M. Alfian Muzakki, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa (HIPMA) Kutai Kartanegara mengatakan, DPRD meminta kenaikan gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merupakan sebuah ironi di tengah upaya pemerintah berhemat demi pembangunan infrastruktur.

Dan menurutnya, permintaan kenaikan gaji DPRD menjadi sebuah polemik dan ironi ketika pemerintah pusat sedang berupaya mencari tambahan pemasukan untuk pembangunan infrastruktur di daerah.

"Artinya DPRD memberikan tambahan beban kepada pemerintah pusat dengan menambah alokasi untuk belanja gaji, sekaligus mencurangi jatah untuk pembangunan daerah. Tak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk takluk pada tuntutan DPRD karena rakyat sesungguhnya sudah antipati dengan wakil mereka yang sibuk mengurusi diri sendiri ketimbang rakyat miskin," tegas Muzakki, saat di temui media ini pada Senin (5/9/16) pagi tadi.

M. Alfian Muzakki menambahkan, Masyakatkat indonesia menyesalkan keputusan Presiden menyetujui rancangan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur mengenai tambahan dan kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD. Dan Jokowi menjanjikan bahwa PP tersebut selambat-lambatnya akan terbit pada akhir tahun ini. PP itu sendiri tidak bisa diterapkan saat ini, dikarenakan pemerintah tengah melakukan penghematan anggaran.

"Wacana Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia yang meminta kenaikan gaji dan tunjangan kepada Presiden Jokowi sangat berlebihan, justru memperihatinkan prilaku pragmatis serta keserakahan dari para pejabat Negara. Slogan DPRD adalah lembaga wakil rakyat telah mencedari rakyat itu sendiri, pasalnya bukan peran dan fungsi kerja yang lebih di maksimalkan, melainkan hanya kepentingan kelompok DPRD yang hanya di pikirkan serta di perjuangkan," terangnya kembali.

Muzakki juga menegaskan, seharusnya anggaran negara digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pejabat-pejabat negara atau wakil rakyat, rasa keadilan bangsa ini telah tercoreng atas pola pikir serta prilaku anggota DPRD itu sendiri.

"Ini sama saja para wakil rakyat menindas rakyatnya sendiri, terbukti jika mereka masih bersikeras untuk ingin naik gaji dan tunjangannya, kesejahteraan rakyat lebih di utamakan, namun kesejahteraan anggota DPRD sudah cukup jangan berlebihan," tutup Muzakki.(Hendra_DS)

Author 0 1132

Fai

Author's archive